Poin Kunci
Saat ini tidak ada bukti resmi yang menunjukkan bahwa pemerintah China berencana untuk secara resmi mencabut larangan terhadap Bitcoin atau menggunakannya sebagai mata uang cadangan. Pemerintah China memiliki sikap yang membatasi terhadap cryptocurrency, melarang perdagangan dan penambangan, tetapi kepemilikan pribadi mungkin legal. Ada beberapa spekulasi bahwa China mungkin mempertimbangkan untuk memiliki Bitcoin sebagai cadangan, tetapi kurangnya konfirmasi resmi.
Latar belakang
Pemerintah China telah menerapkan kebijakan regulasi yang ketat terhadap Bitcoin dan cryptocurrency selama bertahun-tahun. Sejak 2013, China secara bertahap membatasi perdagangan Bitcoin, pada 2017 melarang penawaran koin perdana (ICO), dan pada 2021 melarang secara total perdagangan dan aktivitas penambangan cryptocurrency. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, mencegah aliran modal keluar, dan aktivitas keuangan ilegal.
Kegiatan terbaru
Meskipun ada larangan, baru-baru ini ada beberapa indikasi dan spekulasi tidak langsung yang menunjukkan bahwa China mungkin sedang mengevaluasi kembali posisinya. Misalnya, pada tahun 2025, dilaporkan bahwa China mungkin mempertimbangkan untuk memegang Bitcoin sebagai aset cadangan setelah merespons tindakan AS yang membangun cadangan Bitcoin strategis, tetapi semua ini adalah spekulasi yang belum dikonfirmasi secara resmi. Selain itu, dalam sebuah pendapat yang dikeluarkan oleh pengadilan di Shanghai pada November 2024, diakui bahwa kepemilikan pribadi terhadap cryptocurrency adalah legal, tetapi aktivitas komersial tetap dilarang.
Kesimpulan
Berdasarkan informasi publik, pemerintah China saat ini tampaknya tidak memiliki rencana untuk secara resmi mencabut larangan terhadap Bitcoin atau menggunakannya sebagai mata uang cadangan. Namun, mengingat kompleksitas dinamika geopolitik dan keuangan, kebijakan di masa depan mungkin akan berubah, tetapi saat ini tidak ada bukti yang jelas untuk mendukung perubahan tersebut.
Laporan Detail
Apakah pemerintah Tiongkok berencana untuk secara resmi mencabut larangan terhadap Bitcoin dan menggunakannya sebagai mata uang cadangan adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan keuangan, geopolitik, dan kerangka regulasi. Berikut adalah analisis rinci berdasarkan informasi terbaru, mencakup latar belakang, perkembangan kebijakan, dinamika terkini, dan kemungkinan tren di masa depan.
Latar Belakang Kebijakan dan Sejarah
Regulasi cryptocurrency di China dimulai pada tahun 2013, ketika Bank Rakyat China (PBOC) mengeluarkan pemberitahuan yang menegaskan bahwa Bitcoin tidak dianggap sebagai mata uang resmi, melainkan sebagai barang virtual, melarang lembaga keuangan untuk menyediakan layanan terkait. Sejak saat itu, kebijakan semakin diperketat:
Pada tahun 2017, China melarang ICO dan menutup bursa cryptocurrency domestik. Pada tahun 2021, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) mengklasifikasikan penambangan Bitcoin sebagai industri yang harus dihapus, dan Dewan Negara secara menyeluruh melarang aktivitas perdagangan dan penambangan cryptocurrency, dengan tujuan untuk mengendalikan risiko keuangan dan aliran modal keluar (World Economic Forum). Menurut laporan Investopedia, pada bulan September 2021, pemerintah China bekerja sama dengan sepuluh departemen mengeluarkan pernyataan yang melarang lembaga keuangan dan perusahaan internet untuk terlibat dalam perdagangan cryptocurrency, secara tegas melarang Bitcoin beredar sebagai mata uang tradisional.
Langkah-langkah ini menyebabkan industri yang sebelumnya menyuplai 67% dari total penambangan Bitcoin global di China dengan cepat menyusut, dengan aktivitas penambangan berpindah ke Amerika Serikat dan daerah lainnya (Crypto.news).
Dinamis dan Spekulasi Terkini
Meskipun posisi resmi jelas, baru-baru ini muncul beberapa dinamika yang perlu dicatat:
Legalitas kepemilikan pribadi: Pada November 2024, Pengadilan Rakyat Songjiang di Shanghai menunjukkan dalam pendapat kasus bahwa kepemilikan pribadi terhadap cryptocurrency tidak melanggar hukum, mengakui sifat kekayaannya (SCMP). Ini menunjukkan bahwa pada tingkat pribadi, kebijakan mungkin sedikit dilonggarkan, tetapi aktivitas bisnis tetap dilarang. Ladang percobaan Hong Kong: Hong Kong sebagai daerah administratif khusus di bawah "satu negara, dua sistem" memungkinkan perdagangan cryptocurrency dan ETF, menarik investor dari daratan China untuk berpartisipasi secara tidak langsung melalui program Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) (CoinDesk). Ini dipandang oleh beberapa analis sebagai cara pemerintah China mengamati pasar cryptocurrency (Medium). Spekulasi cadangan Bitcoin: Pada Maret 2025, dilaporkan bahwa China mungkin mempertimbangkan untuk memiliki Bitcoin sebagai aset cadangan setelah merespons tindakan AS yang membangun cadangan Bitcoin strategis. Misalnya, Cointelegraph menyebutkan bahwa China mungkin memegang 195.000 Bitcoin (dari aset yang disita akibat skandal Ponzi PlusToken pada 2020), tetapi pemerintah tidak pernah secara terbuka mengungkapkan cara disposisinya. David Bailey (CEO BTC Inc.) menyatakan dalam pos X bahwa China telah mendiskusikan strategi Bitcoin secara tertutup sejak siklus pemilihan 2024, tetapi belum mendapat konfirmasi resmi (Crypto Briefing). Reaksi pasar terhadap rumor: Pada 2 Maret 2025, Crypto Rover di X mengumumkan bahwa China berencana untuk mencabut larangan Bitcoin pada 2025 dan membangun cadangan strategis, yang menyebabkan harga Bitcoin naik dalam waktu singkat, tetapi berita ini kurang didukung oleh sumber resmi dan mungkin merupakan spekulasi pasar (Blockchain.News).
Pertimbangan geopolitik dan ekonomi
Ketidakpuasan China terhadap sistem keuangan internasional yang didominasi dolar AS, serta upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, mungkin mendorongnya untuk mempertimbangkan aset alternatif. Beberapa analisis menyatakan bahwa Bitcoin sebagai alat penyimpanan nilai yang terdesentralisasi, mungkin dipandang sebagai alat untuk melawan sanksi keuangan Barat (CoinDesk). Misalnya, Forbes menyebutkan bahwa bank sentral China mungkin secara tidak langsung meningkatkan permintaan Bitcoin melalui kebijakan stimulus moneter, tetapi ini tidak terkait dengan kebijakan cadangan resmi.
Namun, China lebih cenderung untuk mengembangkan mata uang digital bank sentralnya (CBDC), yaitu renminbi digital, untuk meningkatkan kontrol atas sistem keuangannya (The Guardian). Ini bertentangan dengan sifat desentralisasi Bitcoin, sehingga kemungkinan untuk secara resmi mencabut larangan terhadap Bitcoin adalah rendah.
Tren Masa Depan dan Ketidakpastian
Kemungkinan pelonggaran kebijakan: Mengingat percobaan Hong Kong dan pengakuan terhadap legalitas kepemilikan pribadi, mungkin di masa depan akan ada izin untuk kegiatan cryptocurrency yang terbatas dalam kondisi tertentu, tetapi ini tidak sama dengan pencabutan resmi atau digunakan sebagai cadangan. Peran potensial aset cadangan: Jika China memang memiliki Bitcoin (misalnya dari aset yang disita), penggunaannya mungkin lebih sebagai manajemen aset strategis, bukan mata uang cadangan resmi. Laporan bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa AS memiliki 198.109 Bitcoin sebagai cadangan, dan China mungkin berusaha untuk mencocokkan skala ini, tetapi ini belum dikonfirmasi secara resmi (The Blockchain). Tantangan regulasi: Tantangan regulasi yang dihadapi China termasuk perlindungan konsumen, konflik antara aliran modal dan regulasi kedaulatan, serta penentuan subjek tanggung jawab hukum (DeGruyter). Faktor-faktor ini mungkin membatasi sikap terbuka terhadap Bitcoin.
Tabel Data: Garis Waktu Kebijakan Bitcoin di Tiongkok
tahun
Kebijakan atau peristiwa
Pengaruh
2013
PBOC mengeluarkan pemberitahuan, Bitcoin adalah barang virtual, bukan mata uang resmi.
Larangan bagi lembaga keuangan untuk berpartisipasi, pembatasan perdagangan
2017
Larangan ICO, tutup bursa kripto domestik
Menanggulangi spekulasi, pasar menyusut
2021
Larangan total terhadap perdagangan dan penambangan cryptocurrency
Industri penambangan pindah, Amerika Serikat menjadi pusat penambangan baru
November 2024
Pengadilan Shanghai mengakui kepemilikan pribadi atas mata uang kripto sebagai sah
Kelonggaran di tingkat pribadi, aktivitas bisnis masih dilarang
Maret 2025
Menduga China mungkin membangun cadangan strategis Bitcoin, tetapi tidak ada konfirmasi resmi.
Fluktuasi pasar, kurangnya dukungan kebijakan resmi
Kesimpulan
Secara keseluruhan, hingga 23 Maret 2025, pemerintah China belum secara resmi mengumumkan rencana untuk mencabut larangan terhadap Bitcoin atau menggunakannya sebagai mata uang cadangan. Kebijakan mereka masih didominasi oleh pembatasan, bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengontrol aliran modal. Meskipun ada spekulasi pasar dan tanda-tanda tidak langsung (seperti kepemilikan aset yang disita atau percobaan di Hong Kong), semua ini belum mendapatkan konfirmasi resmi. Kebijakan di masa depan mungkin dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan ekonomi, tetapi bukti saat ini cenderung menunjukkan bahwa China tidak akan secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang cadangan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Apakah pemerintah China akan secara resmi mencabut larangan Bitcoin dan menggunakannya sebagai cadangan?
Poin Kunci Saat ini tidak ada bukti resmi yang menunjukkan bahwa pemerintah China berencana untuk secara resmi mencabut larangan terhadap Bitcoin atau menggunakannya sebagai mata uang cadangan. Pemerintah China memiliki sikap yang membatasi terhadap cryptocurrency, melarang perdagangan dan penambangan, tetapi kepemilikan pribadi mungkin legal. Ada beberapa spekulasi bahwa China mungkin mempertimbangkan untuk memiliki Bitcoin sebagai cadangan, tetapi kurangnya konfirmasi resmi. Latar belakang Pemerintah China telah menerapkan kebijakan regulasi yang ketat terhadap Bitcoin dan cryptocurrency selama bertahun-tahun. Sejak 2013, China secara bertahap membatasi perdagangan Bitcoin, pada 2017 melarang penawaran koin perdana (ICO), dan pada 2021 melarang secara total perdagangan dan aktivitas penambangan cryptocurrency. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, mencegah aliran modal keluar, dan aktivitas keuangan ilegal. Kegiatan terbaru Meskipun ada larangan, baru-baru ini ada beberapa indikasi dan spekulasi tidak langsung yang menunjukkan bahwa China mungkin sedang mengevaluasi kembali posisinya. Misalnya, pada tahun 2025, dilaporkan bahwa China mungkin mempertimbangkan untuk memegang Bitcoin sebagai aset cadangan setelah merespons tindakan AS yang membangun cadangan Bitcoin strategis, tetapi semua ini adalah spekulasi yang belum dikonfirmasi secara resmi. Selain itu, dalam sebuah pendapat yang dikeluarkan oleh pengadilan di Shanghai pada November 2024, diakui bahwa kepemilikan pribadi terhadap cryptocurrency adalah legal, tetapi aktivitas komersial tetap dilarang. Kesimpulan Berdasarkan informasi publik, pemerintah China saat ini tampaknya tidak memiliki rencana untuk secara resmi mencabut larangan terhadap Bitcoin atau menggunakannya sebagai mata uang cadangan. Namun, mengingat kompleksitas dinamika geopolitik dan keuangan, kebijakan di masa depan mungkin akan berubah, tetapi saat ini tidak ada bukti yang jelas untuk mendukung perubahan tersebut. Laporan Detail Apakah pemerintah Tiongkok berencana untuk secara resmi mencabut larangan terhadap Bitcoin dan menggunakannya sebagai mata uang cadangan adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan keuangan, geopolitik, dan kerangka regulasi. Berikut adalah analisis rinci berdasarkan informasi terbaru, mencakup latar belakang, perkembangan kebijakan, dinamika terkini, dan kemungkinan tren di masa depan. Latar Belakang Kebijakan dan Sejarah Regulasi cryptocurrency di China dimulai pada tahun 2013, ketika Bank Rakyat China (PBOC) mengeluarkan pemberitahuan yang menegaskan bahwa Bitcoin tidak dianggap sebagai mata uang resmi, melainkan sebagai barang virtual, melarang lembaga keuangan untuk menyediakan layanan terkait. Sejak saat itu, kebijakan semakin diperketat: Pada tahun 2017, China melarang ICO dan menutup bursa cryptocurrency domestik. Pada tahun 2021, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) mengklasifikasikan penambangan Bitcoin sebagai industri yang harus dihapus, dan Dewan Negara secara menyeluruh melarang aktivitas perdagangan dan penambangan cryptocurrency, dengan tujuan untuk mengendalikan risiko keuangan dan aliran modal keluar (World Economic Forum). Menurut laporan Investopedia, pada bulan September 2021, pemerintah China bekerja sama dengan sepuluh departemen mengeluarkan pernyataan yang melarang lembaga keuangan dan perusahaan internet untuk terlibat dalam perdagangan cryptocurrency, secara tegas melarang Bitcoin beredar sebagai mata uang tradisional. Langkah-langkah ini menyebabkan industri yang sebelumnya menyuplai 67% dari total penambangan Bitcoin global di China dengan cepat menyusut, dengan aktivitas penambangan berpindah ke Amerika Serikat dan daerah lainnya (Crypto.news). Dinamis dan Spekulasi Terkini Meskipun posisi resmi jelas, baru-baru ini muncul beberapa dinamika yang perlu dicatat: Legalitas kepemilikan pribadi: Pada November 2024, Pengadilan Rakyat Songjiang di Shanghai menunjukkan dalam pendapat kasus bahwa kepemilikan pribadi terhadap cryptocurrency tidak melanggar hukum, mengakui sifat kekayaannya (SCMP). Ini menunjukkan bahwa pada tingkat pribadi, kebijakan mungkin sedikit dilonggarkan, tetapi aktivitas bisnis tetap dilarang. Ladang percobaan Hong Kong: Hong Kong sebagai daerah administratif khusus di bawah "satu negara, dua sistem" memungkinkan perdagangan cryptocurrency dan ETF, menarik investor dari daratan China untuk berpartisipasi secara tidak langsung melalui program Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) (CoinDesk). Ini dipandang oleh beberapa analis sebagai cara pemerintah China mengamati pasar cryptocurrency (Medium). Spekulasi cadangan Bitcoin: Pada Maret 2025, dilaporkan bahwa China mungkin mempertimbangkan untuk memiliki Bitcoin sebagai aset cadangan setelah merespons tindakan AS yang membangun cadangan Bitcoin strategis. Misalnya, Cointelegraph menyebutkan bahwa China mungkin memegang 195.000 Bitcoin (dari aset yang disita akibat skandal Ponzi PlusToken pada 2020), tetapi pemerintah tidak pernah secara terbuka mengungkapkan cara disposisinya. David Bailey (CEO BTC Inc.) menyatakan dalam pos X bahwa China telah mendiskusikan strategi Bitcoin secara tertutup sejak siklus pemilihan 2024, tetapi belum mendapat konfirmasi resmi (Crypto Briefing). Reaksi pasar terhadap rumor: Pada 2 Maret 2025, Crypto Rover di X mengumumkan bahwa China berencana untuk mencabut larangan Bitcoin pada 2025 dan membangun cadangan strategis, yang menyebabkan harga Bitcoin naik dalam waktu singkat, tetapi berita ini kurang didukung oleh sumber resmi dan mungkin merupakan spekulasi pasar (Blockchain.News). Pertimbangan geopolitik dan ekonomi Ketidakpuasan China terhadap sistem keuangan internasional yang didominasi dolar AS, serta upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, mungkin mendorongnya untuk mempertimbangkan aset alternatif. Beberapa analisis menyatakan bahwa Bitcoin sebagai alat penyimpanan nilai yang terdesentralisasi, mungkin dipandang sebagai alat untuk melawan sanksi keuangan Barat (CoinDesk). Misalnya, Forbes menyebutkan bahwa bank sentral China mungkin secara tidak langsung meningkatkan permintaan Bitcoin melalui kebijakan stimulus moneter, tetapi ini tidak terkait dengan kebijakan cadangan resmi. Namun, China lebih cenderung untuk mengembangkan mata uang digital bank sentralnya (CBDC), yaitu renminbi digital, untuk meningkatkan kontrol atas sistem keuangannya (The Guardian). Ini bertentangan dengan sifat desentralisasi Bitcoin, sehingga kemungkinan untuk secara resmi mencabut larangan terhadap Bitcoin adalah rendah. Tren Masa Depan dan Ketidakpastian Kemungkinan pelonggaran kebijakan: Mengingat percobaan Hong Kong dan pengakuan terhadap legalitas kepemilikan pribadi, mungkin di masa depan akan ada izin untuk kegiatan cryptocurrency yang terbatas dalam kondisi tertentu, tetapi ini tidak sama dengan pencabutan resmi atau digunakan sebagai cadangan. Peran potensial aset cadangan: Jika China memang memiliki Bitcoin (misalnya dari aset yang disita), penggunaannya mungkin lebih sebagai manajemen aset strategis, bukan mata uang cadangan resmi. Laporan bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa AS memiliki 198.109 Bitcoin sebagai cadangan, dan China mungkin berusaha untuk mencocokkan skala ini, tetapi ini belum dikonfirmasi secara resmi (The Blockchain). Tantangan regulasi: Tantangan regulasi yang dihadapi China termasuk perlindungan konsumen, konflik antara aliran modal dan regulasi kedaulatan, serta penentuan subjek tanggung jawab hukum (DeGruyter). Faktor-faktor ini mungkin membatasi sikap terbuka terhadap Bitcoin. Tabel Data: Garis Waktu Kebijakan Bitcoin di Tiongkok tahun Kebijakan atau peristiwa Pengaruh 2013 PBOC mengeluarkan pemberitahuan, Bitcoin adalah barang virtual, bukan mata uang resmi. Larangan bagi lembaga keuangan untuk berpartisipasi, pembatasan perdagangan 2017 Larangan ICO, tutup bursa kripto domestik Menanggulangi spekulasi, pasar menyusut 2021 Larangan total terhadap perdagangan dan penambangan cryptocurrency Industri penambangan pindah, Amerika Serikat menjadi pusat penambangan baru November 2024 Pengadilan Shanghai mengakui kepemilikan pribadi atas mata uang kripto sebagai sah Kelonggaran di tingkat pribadi, aktivitas bisnis masih dilarang Maret 2025 Menduga China mungkin membangun cadangan strategis Bitcoin, tetapi tidak ada konfirmasi resmi. Fluktuasi pasar, kurangnya dukungan kebijakan resmi Kesimpulan Secara keseluruhan, hingga 23 Maret 2025, pemerintah China belum secara resmi mengumumkan rencana untuk mencabut larangan terhadap Bitcoin atau menggunakannya sebagai mata uang cadangan. Kebijakan mereka masih didominasi oleh pembatasan, bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengontrol aliran modal. Meskipun ada spekulasi pasar dan tanda-tanda tidak langsung (seperti kepemilikan aset yang disita atau percobaan di Hong Kong), semua ini belum mendapatkan konfirmasi resmi. Kebijakan di masa depan mungkin dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan ekonomi, tetapi bukti saat ini cenderung menunjukkan bahwa China tidak akan secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang cadangan.