Kamboja mengumumkan pembentukan mekanisme nasional untuk memberantas penipuan daring, dan telah mengajukan tuntutan terhadap kelompok kriminal Chen Zhi.

Pada 18 Februari, Menteri Negara dan Sekretaris Jenderal Komite Penanggulangan Penipuan Siber Nasional Kamboja, Chea Chhina, melaporkan perkembangan penanggulangan penipuan telekomunikasi kepada duta besar dari 26 negara yang bertugas di Kamboja, dan menyatakan bahwa penanggulangan penipuan siber adalah strategi nasional inti yang terus didorong oleh pemerintahan kerajaan Kamboja periode ketujuh, bukan tindakan sementara. Saat ini, pihak Kamboja telah membentuk mekanisme penanggulangan penipuan siber tingkat nasional yang langsung dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Manet, memperkuat koordinasi penegakan hukum lintas departemen, dan meningkatkan efektivitas penertiban. Data resmi Kamboja menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga awal 2026, sebanyak 200 kasus penipuan telekomunikasi telah diselidiki di seluruh negeri, sekitar 2.500 lokasi terkait diperiksa, lebih dari 10.000 komputer dan 36.000 ponsel disita, lebih dari 200 tempat ilegal disegel, dan lebih dari 8.000 warga asing terkait diusir secara hukum. Di bawah tekanan penegakan hukum yang keras, lebih dari 210.000 warga asing secara sukarela meninggalkan negara tersebut. Laporan Kementerian Kehakiman Kamboja menyebutkan bahwa dalam delapan bulan terakhir, pengadilan Kamboja telah mengajukan tuntutan terhadap lebih dari 500 kasus kejahatan siber termasuk kelompok kriminal Chen Zhi, dan melalui kerja sama yudisial internasional, menelusuri rantai dana kelompok kejahatan lintas negara. Selain itu, pemerintah Kamboja sedang mempercepat penyusunan RUU “Undang-Undang Anti Penipuan Telekomunikasi dan Siber”, yang telah memasuki tahap pembahasan lintas departemen untuk lebih menyempurnakan sistem hukum dan terus mendorong tindakan penanggulangan. (Kedutaan Besar Tiongkok di Kamboja)